Tuesday, April 30, 2013

Hubungan Politik dan Pendidikan




Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di
setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat
sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apaapa.
Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik
masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang
dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam
membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya,
lembaga-lembaga dan proses pendidikan di suatu negara membawa dampak besar pada
karakteristik pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara
pendidikan dan politik disetiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang
telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para
ilmuwan (M. Sirozi, 2001: 3).



Di Barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh
Plato dalam bukunya Republic. Menurut Plato, “Para filsuf memiliki otoritas tertinggi,
para warga berpendidikan menengah bertindak sebagai kekuatan militer dan polisi, dan
mereka yang memasok kebutuhan ekonomi negara menempati status terendah di antara
semuanya. Pendidikan harus disesuaikan secara cermat dengan reproduksi sistem. Kelas
yang lebih rendah dididik untuk patuh dan diyakinkan dengan mitos-mitos politik bahwa
status mereka itu terbentuk oleh sebab-sebab alamiah (M Sirozi, 2001: 1). Walaupun
utamanya membahas berbagai persoalan kenegaraan, buku tersebut juga membahas
hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan.

Berikut ini adalah kesan mendalam Allan Bloom (Allan Bloom 1987: 380). Plato
mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah
salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Ia menjelaskan
bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di tangan kelompokkelompok
elite yang secara terus menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi,
agama, dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas
kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seakan-akan dua sisi dari satu koin, tidak
mungkin terpisahkan. Walaupun sangat umum dan singkat, analisis Plato tersebut telah
meletakkan fondasi bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan
generasi berikutnya.

Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (Allan Bloom 1987: 380) mengatakan
“education and politics are inextricably linked” (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa
dilepaskan). Hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui
tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok, masalah pengangguran, dan peranan
politik kaum cendekia. Kesempatan dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok
masyarakat, menurut mereka, dapat mempengaruhi akses kelompok tersebut dalam
bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan signifikan antar berbagai kelompok
masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dapat dilihat pada distribusi
kekuasaan politik, ekonomi dan kesempatan kerja, khususnya pada sektor pelayanan
publik. Di negara-negara pascakolonial, kelompok masyarakat yang mendapat privelese
pendidikan lebih mampu melakukan konsolidasi kekuatan, lalu muncul menjadi
kelompok penguasa yang menguasai partai-partai politik dan sektor pelayanan publik.
Privelese atau diskriminasi pendidikan bisa terjadi karena alasan-alasan budaya atau
agama (M Sirozi, 2001: 4).

Besarnya peran sistem persekolahan dalam meruntuhkan kolonialisme terlihat
jelas dalam pengalaman bangsa Indonesia. Pada satu sisi, kebijakan politik pemerintah
kolonial, politik etis, misalnya, telah memperluas akses pendidikan bagi kaum pribumi,
khususnya para aktivis nasionalis. Pada sisi lain, bekal pendidikan yang diperoleh telah
memperluas wawasan sosial politik mereka dan pada saat yang sama memperkuat
sentimen kebangsaan mereka. Wawasan dan sentimen kebangsaan itulah yang kemudian
memacu aktivitas politik mereka dan menumbuhkan semangat perlawanan mereka
terhadap pemerintah kolonial pada waktu itu.

Pemerintah kolonial pada waktu itu tentu saja berharap bahwa bekal pendidikan
yang lebih baik dapat meningkatkan loyalitas tokoh-tokoh pribumi. Namun, kenyataan
berkata lain, tokoh-tokoh tersebut justru berkembang menjadi figur utama dalam gerakan
nasionalis yang menggugat kolonialisme. Inilah yang terjadi pada sosok Bung Karno,
Bung Hatta, Bung Tomo dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Terlepas dari berbagai
implikasi sosial politik yang menyertainya, pengalaman pendidikan dan kiprah politik
tokoh-tokoh nasionalis tersebut mempertegas eratnya hubungan antara pendidikan dan
politik.

Hubungan antara politik dan pendidikan terwujud kedalam berbagai bentuk yang
berbeda-beda, sesuai karakteristik seting sosial politik di mana hubungan itu terjadi.
Bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dalam
suatu masyarakat hubungan tersebut bisa saja sangat kuat dan riil, dan dalam masyarakat
lainnya hubungan tersebut bisa saja lemah dan tidak nyata. Pada hubungan antara
pendidikan dan politik di negara-negara berkembang berbeda-beda dari suatu masyarakat
ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang lebih primitif, yang berdasarkan pada
basis kesukuan misalnya, adalah lazim bagi orang tua dari satu suku memainkan dua
peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai pendidik Mereka membuat keputusankeputusan
penting dan memastikan bahwa keputusan itu diimplementasikan dan
diterapkan. Mereka juga mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan
dewasa dengan mengajarkan mereka teknik-teknik berburu, dan mencari ikan, metode
berperang dan sebagainya. Mereka juga menanamkan pada generasi muda mereka
kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi, dan mempersiapkan mereka untuk berperan secara
politik (M Sirozi, 2001: 5).

Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, dan mengadopsi
nilai-nilai dan lembaga Barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari
tradisional ke pola modern. Di banyak negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi
sangat kuat, pola hubungan pendidikan dan politik umumnya sama dengan pola
hubungan politik dan pendidikan di negara-negara Barat. Ada satu perbedaan bahwa di
negara-negara berkembang yang lebih maju, pendidikan formal memainkan peran yang
sangat penting dan nyata dalam mencapai perubahan politik, dan dalam proses rekrutmen
dan pelatihan pemimpin dan elite politik baru. Di sebagian negara maju, pendidikan
berada dalam arus utama kehidupan politik nasional dan menjadi isu penting dalam
wacana politik. Di negara-negara lain, persoalan kebijakan pendidikan kurang mendapat
perhatian atau bukan merupakan topik yang hangat dalam wacana publik.

Dalam masyarakat modern pada umunya, pendidikan adalah komoditi politik
yang sangat penting. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah
politik yang banyak, serta memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak pada sistem
politik, stabilitas dan praktik sehari-harinya. Dalam masyarakat modern pendidikan
merupakan wilayah tanggung jawab pemerintah. Pendidikan publik bersifat politis karena
dikontrol oleh pemerintah dan mempengaruhi kridibilitas pemerintah. Karena besarnya
nuansa politik dari kebijakan-kebijakan pendidikan, maka berbagai faktor politis yang
tidak ada hubungannya dengan pendidikan turut mempengaruhi bagaimana kontrol
terhadap pendidikan dan bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan dibuat. Sebagai
wilayah tanggung jawab pemerintah, pendidikan sering dipaksa menyesuaikan diri
dengan pola-pola administrasi umum dan norma-norma yang berlaku. Akibatnya
pendidikan publik dibiayai dan dikontrol oleh pemerintah. Seperti pemerintah membiayai
dan mengontrol bidang-bidang lainnya, seperti pertanian, kesehatan, atau pelayanan
sosial.

Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikan dan politik serta aspek-aspek
publik lainnya, setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya
merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya. Masingmasing
pemerintah menempatkan prioritas pendidikan yang berbeda-beda, dan menyukai
kebijakan-kebijakan yang merefleksikan pandangan dasar dan kepentingan-kepentingan
mereka. Dari waktu ke waktu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pendidikan atas
dasar pertimbangan-pertimbangan politik. Keputusan-keputusan tentang pendidikan
sering dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan yang dihadapi oleh pemerintah. Sekolahsekolah,
universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan negeri merupakan sektor publik
yang paling terpengaruh oleh penerapan sistem politik. Ini tidak berarti bahwa lembaga6
lembaga pendidikan nonpemerintah tidak terpengaruh oleh keputusan-keputusan dan
kontrol pemerintah. Karena pada umumnya sekolah-sekolah nonpemerintah sangat
tergantung pada subsidi negara, maka untuk mendapatkan subsidi pemerintah, sekolahsekolah
nonpemerintah tersebut sering kali diharuskan oleh pemegang otoritas
pendidikan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah,
seperti menyesuaikan struktur organisasi sekolah, merombak kurikulum, kriteria
pengangkatan guru, prosedur pengelolaan dana, format akreditasi, tidak memasukkan
bidang studi tertentu, tidak menggunakan buku pelajaran tertentu, menggunakan seragam
sekolah, melaksanakan upacara tertentu dan sebagainya.

Sekolah-sekolah nonpemerintah yang sangat tergantung pada izin dan subsidi
pemerintah tidak punya banyak pilihan selain mengikuti semua persyaratan yang
ditetapkan oleh pemerintah, walaupun dengan begitu tidak sedikit dari sekolah-sekolah
tersebut harus “kehilangan identitas” atau terpaksa lari dari visi, misi, dan tujuan awal
pendiriannya. Di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, sangat sedikit
sekolah nonpemerintah yang dapat meloloskan diri dari jerat politik pendidikan penguasa
(M Sirozi, 2001: 7).

Jika politik dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas dalam
masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya
dan nilai-nilai sosial (Harman, 1974: 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain
adalah sebuah bisnis politik. Semua lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun
nonpemerintah, dalam batas-batas tertentu tidak terlepas dari bisnis pembuatan
keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. Lembagalembaga
pendidikan tersebut terlibat dalam praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas.
Dengan kata lain, politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga
pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai sistem-sistem politik
mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik. Tentu saja aktivitas
politik di sebuah sekolah dasar yang kecil dalam banyak hal kurang penting dibandingkan
dengan aktivitas politik di Departemen Pendidikan. Namun, pada hakikatnya aktivitas
politik di dua lembaga pendidikan tersebut sama saja jenisnya. Sebuah keputusan yang
dibuat dalam rapat guru sekolah mengimplementasikan sebuah program pengajaran baru
sama politisnya dengan sebuah keputusan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan
dalam rangka mengalokasikan sejumlah dana bantuan untuk sekolah-sekolah tertentu.
Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat
dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa
mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya setiap aktivitas politik ada
kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai
berkembang dalam wacana publik. Walaupun belum menjadi bidang kajian akademik.
Publikasi yang menggunakan tema pendidikan dan politik belum tampak ke permukaan.
Kalaupun ada fokus bahasannya belum begitu menyentuh aspek-aspek substantif
hubungan politik dan pendidikan. Namun, masih di seputar aspek-aspek ideologis politik
pendidikan. Namun demikian keyakinan akan adanya hubungan yang erat antara
pendidikan dan politik tampaknya sudah mulai tumbuh.

“Politics is inseparable from education, unless the country plans to generate
illiterate politicians’ who could not be expected to lead the republic out of the current
crises”. Politik tidak terpisahkan dari pendidikan kecuali jika negeri ini ingin memiliki
generasi yang buta politik, yang tidak bisa diharapkan untuk mengeluarkan negeri ini dari
krisis (Muchtar Buchori, dalam The Jakarta Post edisi 16 Maret 2001). Lebih lanjut
Buchori menyatakan, “you cannat escape politics or separate it from education” (Anda
tidak dapat lari dari politik atau memisahkannya dari pendidikan).

Buchori menambahkan bahwa “politics is the way to manage the broad
environment, and not merely a struggle for power. Therefore it is the duty of schools to
help students differentiate between good politics and bad politics”. (politik adalah cara
untuk mengelola lingkungan yang luas, bukan hanya perebutan kekuasaan. Maka, adalah
tugas sekolah untuk membantu para siswa untuk dapat membedakan antara politik baik
dan politik tidak baik). Berbicara dalam konteks Indonesia, Buchori percaya bahwa
pendidikan yang tidak bermutu adalah salah satu sumber krisis di negeri ini. Dia
menjelaskan lebih jauh bahwa krisis yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia,
bersumber dari akumulasi keputusan-keputusan politik yang tidak tepat yang terjadi pada
masa lalu. Dia menambahkan “Pada masa lalu kita mempunyai generasi pemimpin politik
yang membawa bangsa ini pada kemerdekaan. Akan tetapi, akhirnya kita melihat suatu
generasi yang membuat keputusan-keputusan politik yang menyesatkan”.
Ketika ditanya apakah politik harus memasuki wilayah pendidikan atau
sebaliknya, Buchori mengatakan bahwa para mahasiswa harus belajar tentang tanggung
jawab warga negara (civic responsibility). Dia menegaskan “Inilah yang saya maksud
dengan ketidakterpisahan antara politik dan pendidikan. Para mahasiswa lanjutnya, tidak
boleh acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang berlangsung di luar lingkungan
perguruan tinggi. Buchori menambahkan, “pemisahan antara politik dan pendidikan
diberlakukan pada masa 30 tahun kekuasaan Soeharto yang otoriter”. Pada masa
tersebut, tandasnya, politik digambarkan sebagai sesuatu yang kotor dan gambaran
tersebut masih berkembang sampai saat ini. Ia menyimpulkan “kita tidak akan pernah
bisa lari dari politik”. Politik adalah realitas kehidupan. Mari berpolitik secara bijak.
Persoalannya adalah bagaimana menangani para politisi yang buta politik. Sejalan
dengan Buchori, Direktur Eksekutif Asia Foundation, Remage, yang menjadi salah
seorang pembicara dalam seminar tersebut mengatakan, “memasukkan politik ke dalam
ruang kelas adalah hal biasa”. Ia menambahkan bahwa sistem pendidikan yang
memandang politik sebagai sesuatu yang kotor membuat banyak orang tidak mau
menjadi politisi. Jika ini terus berlanjut, kata Remage, Indonesia akan dipimpin oleh para
pengamat politik (M Sirozi, 2001: 8).

Dari beberapa pemikiran yang berkembang dalam seminar tersebut dapat ditarik
beberapa pemahaman. Pertama, adanya kesadaran tentang hubungan antara pendidikan
dan politik. Kedua, adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan
corak dan arah kehidupan politik. Ketiga, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman
tentang hubungan antara pendidikan dan politik. Keempat, diperlukan pemahaman yang
lebih luas tentang politik. Kelima, pentingnya pendidikan kewarganegaraan (civic
education). Ungakapan-ungkapan Muchtar Buchori khususnya menggambarkan suatu
keyakinan terhadap hubungan erat antara pendidikan dan politik. Ia juga yakin bahwa
hubungan tersebut tidak mungkin terputus begitu saja karena membawa pengaruh
substantif terhadap keduanya. dalam proses pendidikan, Buchori tampaknya sangat yakin
bahwa, pendidikan dan politik perlu diintegrasikan untuk dapat melahirkan para
pemimpin politik yang berkaualitas.

Walaupun hanya merepresentasikan opini segelintir sarjana di negeri ini, wacana
hubungan antara politik dan pendidikan dan pokok-pokok pikiran yang berkembang
dalam seminar tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan positif dalam melihat
hubungan antara politik dan pendidikan pada umumnya dan politik pendidikan pada
khususnya. Namun demikian harus diakui bahwa hingga saat ini kajian politik pendidikan
masih merupakan barang langka di negeri ini. Kajian politik pendidikan masih jarang
terdengar di pusat-pusat studi kependidikan di negeri ini..

Namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa kesadaran akan keterkaitan antara
pendidikan dan politik tidak ada sama sekali. Beberapa seminar dan konggres
kependidikan nasional maupun internasional di beberapa kota besar negeri ini
memperlihatkan perhatian yang besar dari para peserta dan pembicara terhadap hubungan
antara pendidikan dan politik. Diskusi tentang berbagai isu fundamental tentang
pendidikan sering kali mengungkapkan aspek-aspek dan hambatan-hambatan yang
bersifat politik dalam perkembangan sistem pendidikan di negeri ini. Misalnya, kecilnya
alokasi dana untuk pendidikan dan rendahnya mutu pendidikan di negeri ini sering kali
diyakini sebagai implikasi dari rendahnya komitmen politik pemerintah.

Pada saatnya nanti kajian politik pendidikan diharapkan terus diminati dan
berkembang di pusat-pusat studi kependidikan di negeri ini sehingga wacana
kependidikan di tanah air tidak hanya terbatas pada isu-isu metode dan materi
pembelajaran, tetapi juga menyentuh konteks sosio-politis dari isu-isu tersebut.
Dalam dua dekade terakhir, memasuki abad ke-21 dan pemberlakuan otonomi
daerah, lingkungan politik pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan
penting. Perubahan tersebut ditandai oleh paling tidak tiga kecenderungan utama.
Pertama, terjadinya perubahan peranan pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan
pendidikan. Proses kebijakan pendidikan yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah
pusat, saat ini sudah mulai didistribusikan ke daerah. Kedua, semakin terfragmentasinya
pendidikan, baik secara politik maupun dalam bentuk program. Ketiga, munculnya
kembali kepentingan-kepentingan nonkependidikan, terutama dari dunia bisnis, dalam
wilayah pendidikan. Berbeda dengan tahun 1970-an ketika politik pendidikan adalah
wilayah kepentingan seperti departemen pendidikan, kepala sekolah, administrator dan
guru, mulai tahun 1980-an dunia pendidikan didominasi oleh tokoh-tokoh bisnis dan
pegawai publik yang terpilih (M Sirozi, 2001: 8).

SUMBER :
HEGEMONI NEGARA DALAM PENDIDIKAN (Sunarso) Jurusan PKn dan Hukum, FISE, UNY.

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
Your adsense code goes here

0 komentar:

Post a Comment

 

| SOCIAL STUDIES-Qu News © 2013. All Rights Reserved |Template Style by Social Studies-Qu News | Design by Fer Bas | Back To Top |