Tuesday, April 30, 2013

Landasan Pendidikan Nasional Indonesia




Negara Republik Indonesia mempunyai aneka peraturan perundang-undangan
yang berlaku. UUD 1945 adalah bentuk hirarkhi peraturan perundang-undangan yang
tertinggi, dibawahnya adalah peraturan perundang-undangan lainnya seperti Ketetapan
MPR, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain (Arif Rohman 2009: 47).



Dalam rangka menciptakan tertib hukum dan tegaknya hukum di Indonesia
khususnya yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, bangsa Indonesia telah memiliki
beberapa undang-undang tentang pendidikan nasional yang silih berganti. Antara lain
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia, Undang-Undang Nomor
14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 19
PRPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketujuh undang-undang tersebut
menjadi regulator yang mengatur seluk beluk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Bahkan ada terobosan baru dalam rangka mengatur dan meningkatkan profesionalitas
guru dan dosen, yakni telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen.

Dalam konteks global, regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan muncul dari
hasil-hasil beberapa konferensi internasional tentang pendidikan, antara lain seperti
konferensi internasional tentang pendidikan, antara lain seperti konferensi internasional
pendidikan yang pernah disponsori UNICEF dan UNESCO yang diadakan di Karachi
(1960), Santiago (1962), Adis Ababa (1965), Seaul (1966), dan tempat-tempat lain yang
berlangsung kemudian yang pada akhirnya menghasilkan resolusi-resolusi. Salah satu
bunyi resolusi terpenting dari beberapa konferensi tersebut adalah agar di Asia dan
Afrika dilaksanakan pendidikan universal atau yang kemudian populer dengan
pendidikan untuk semua (education for all). Aneka konferensi tersebut merupakan
komitmen dunia terhadap upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan (Arif Rohman
2009: 50).

UUD 1945 merupakan produk hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan
dalam UUD 1945 tersebut adalah pasal 31 tentang pendidikan dan 32 tentang
kebudayaan. Pasal 31 ayat (1) berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan”. Pasal 31 ayat (2) berbunyi: “ Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Dua ayat pada pasal 31 UUD 1945 tersebut mengatur hak dan kewajiban warga
negara dalam mendapatkan pendidikan dan mengikuti pendidikan dasar. Mendapatkan
pendidikan adalah hak yang harus diterima oleh warga negara dan negara wajib
memberikan hak tersebut berupa penyediaan layanan pendidikan secara cuma-cuma atau
gratis. Dalam hal ini layanan yang bisa diberikan secara cuma-cuma baru pada level
dasar yaitu sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama.

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang”. Pada pasal 31 ayat (4) berbunyi: “Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Ayat (5) berbunyi: “Pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” (Arif
Rohman 2009: 50).

Pasal 32 ayat (1) berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia
di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara
dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dua ayat pada pasal 32 UUD 1945 ini
mengatur kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional sekaligus kewajiban
memelihara bahasa dan kebudayaan daerah sebagai penopang kebudayaan nasional.
Selain UUD 1945, bangsa Indonesia mempunyai beberapa UU pendidikan yang
khusus mengatur proses pengembangan penyelenggaraan pendidikan nasional. UU
Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, UU
Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1950 untuk seluruh
Indonesia. Kedua UU ini mengatur bagaimana sekolah diselenggarakan di Indonesia.
Salah satu pasal yang mengatur tujuan pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan
sekolah bertujuan untuk mewujudkan sosok manusia Indonesia yang susila, cakap,
demokratis, dan dapat bertanggung jawab.

Pada saat itu bangsa Indonesia belum lama keluar dari jeratan penjajahan,
kemudian disusul konflik internal antar kelompok ideologi politik juga menjadi kendala
pembangunan. Sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratis, dan dapat
bertanggung jawab sangat dibutuhkan. Pada tahun 1961 muncul UU baru yaitu UU
Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. UU ini di dalamnya terdapat 10 bab
dan 37 pasal yang mengatur keberadaan, peran, tugas, pokok, dan fungsi perguruan tinggi
negeri maupun swasta. Pada akhir era pemerintahan Orde Lama muncul UU Nomor 14
PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan UU Nomor 19 PRPS Tahun
1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Sedangkan pada era
pemerintaahan Orde Baru lahir UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, dan pada era reformasi lahir UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional sebagai pengganti undang-undang sebelumnya (Arif Rohman 2009:
50)

SUMBER :
LANDASAN, TUJUAN, DAN SEJARAH, PENDIDIKAN NASINAL (Sunarso) Jurusan PKn dan Hukum, FISE, UNY.

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
Your adsense code goes here

0 komentar:

Post a Comment

 

| SOCIAL STUDIES-Qu News © 2013. All Rights Reserved |Template Style by Social Studies-Qu News | Design by Fer Bas | Back To Top |