Jabatan-jabatan Politik dan Administrasi

Telah disebutkan di atas, bahwa rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Jabatan-jabatan itu misalnya adalah Perdana Menteri atau Presiders, anggota pemerintah atau gubernur negara bagian, anggota dewan kotapraja setempat atau walikota, anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan pegawai negeri sipil, administrator negara bagian atau pejabat pemerintah lokal. Di camping jabatan-jabatan itu bisa saja meluas sampai pada personil partai yang tengah berkuasa dan hirarki pemerintah dalam masyarakat totaliter.

Dengan demikian secara gars besar ada dua jenis jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat melalui rekrutmen politik, yaitu jabatan politis dan jabatna birokrasi. Pembahasan terhadap kedua jenis jabatan ini cukup menarik dan penitng dari sudut panang sosiologi poliitk. Hal ini dikarenakan antara satu sistem politik di suatu negara dengan sistem politik di negara lainnya bisa berbeda dalam memandang hubungan antara jabatan politis dengan jabatan administrasi. Sehingga hal ini mengaburkan proses rekrutmen politik dalam mengisi jabatan-jabatan tersebut apakah untuk jabatan politis atau jabatan administrasi. Kekakburan ini disebabkan oleh ketidakjelasan dan ketidaktegasan pemisahan jabatan politis dengan jabatan administrasi. Misalnya, perekrutan politik pada negara-negara atau masyarakat totaliter, seperti di Uni Sovyet, Eropa Timur, Republik Rakyat Cina menjadi kabur, karena pembedan yang tidak jelas antara jabatan-jabatan politis dengan administrasi (birokrasi). Demikian pula dalam masyarakat di daerah, perbedaan antara politik dan administrasi tampaknya kurang berarti.

Bila kita cermati lebih jauh, ternyata hubungan antara para politisi dan para pelaksana administrasi (birokrasi) dalam sejumlah sistem politik mempunyai perbedaan. Ada yang berusaha memisahkan jabatan politik dan birokrtasi dengan melembagakakn satu doktrin netralitas poitik dari para administrator. Misalnya di Inggris, pegwai-pegwai sipil direkrut melalui badan organisasi poliitk yang netral dan sekali diangkat, dengan menghindarkan tingkatan kegiatan politik yang lebih tinggi dan dengan mengabdi secara tidak memihak kepada setiap pemerintahan. Jadi pemerintahan bisa beranti-ganti, partai-partai yang berbeda dapat memegang kekuasaan politik, akan tetapi para pegawai sipil tetap berada dalam posnya. Sistem ini berbeda dengan di Amerika Serikat, di sans partai yang berkuasa mengadakan perubahan personil secara ekstensif pda eselon yang lebih tinggi dari dings sipil pada awal pemerintahan barn. Sistem ini mneliputi perluasan pengawasan partai secara langsung terhadap jabatan politik administratif. Fenomena ini sebagian besar didasarkan pada ekyakinan, bahwa kontrol langsung terhadap jabatanjabatan administratif itu perlu. Sebagian disebabkan oleh keyakinan historic bahwa pergantian personil sedemikian secara admninistratif menguntungkan, dan sebagian lagi karena adanya adanya tradisi bahwa jabatan administratif merupakan sarana absah untuk memberikan rasa kesetiaan kepada partai. Namun hubungan erat antara partai yang berkuasa dengan pars pemegang jabatan administratif itu terlihat paling jelas dalam sistem politik totaliter, di mans doktrin dari suatu birokrasi politik yang netral tidak hanya diharamkan, akan tetapi juga merupakan kontradiksi. Hal ini tidak menutup pergantian personil, terutama sebagai akibat pembersihan akan tetapi dalam sistem totaliter jelas tidak terhadap alternatif untuk menggantikan jabatan.

Yang jelas fungsi perekrutan politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan terentu dan sebagainya. Fungsi rekrutmen politik ini dapat juga

disebut fungsi seleksi kepemimpinan. Seleksi kepemimpinan dalam suatu struktur politik dilakukan secara berencana dan teratur sesuai dengan, kaidah atau norms-norms yang ads serta harapan masyarakat. Beberapa persyaratan diperlukan untuk menduduki jabatan pimpinan balk persyaratan fisik, mental spiritual, serta aspek intelektual. Seorang pemimpin diharapkan dapat memberikan keteladanan kepada orang-orang yang dipimpin mengembangkan semangat untuk berusaha mencapai kemajuan, serta mampu memberikan pengarahan kepada orang-orang yang dipimpinnya.

Kondisi sosial ekonomi sampai batas-batas tertentu juga sering menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung segala kegiatan seorang pemimpin yang terkadang harus berkorban secara pribadi, walaupun banyak juga terjadi sebaliknya. Seorang pemimpin juga diharapkan dapat mengerti dan menghayati aspirasi serta kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Dengan pemenuhan berbagai persyaratan tersebut, seorang pemimpin benar-benar dapat diterima oleh masyarakat dan pada gilirannya akan mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam segala program yang dilaksanakan. Seorang pemimpin sebagai pendukung peran dapat muncul karena semata-mata sebagai pimpinan alam dan yang dibina serta dikembangkan oleh sebuah sistem tertentu. Tetapi seorang pemimpin yang balk dan berwibawa dipengaruhi oleh dua unsur tali, yaitu unsur bawaan dan unsur binaan. Kharisma pemimpin memancarkan suatu wibawa. Wibawa yang ada padanya akan membawakan perasaan tertentu pada orang yang dipimpin, yaitu segan dan bukan takut.

Dalam hubungan dengan kepemimpinan ini, Finer (Sastroatmodjo, 1995, hal. 122-123) menyebutkan beberapa sifat ideal seorang pemimpin, yaitu:

1. Kesadaran

Seorang pemimpin harus dapat menguasai fakta-fakta yakni pengetahuan yang diperlukan agar dapat menjalankan jabatannya.

2. Kebulatan pandangan

Seorang pemimpin harus mampu menghubungkan berbagai cabang pengetahuan yang penting bagi kedudukannya.

3. Ketetapan jiwa

Seorang pemimpin harus memiliki emosi dan sikap, yang dapat menguasai setiap persoalan bila dibutuhkan dan menggunakan pikirannya secara tepat dalam setiap permasalahan.

4. Keyakinan

Seorang pemimpin memiliki berbagai ide dan prinsip-prinsip.

5. Kreativitas

Menemukan hal-hal yang barn dan menerapkan dalam kebijaksanaannya.

6. Kepekaan hati

Terpanggil oleh hati nuraninya dan rasa tanggung jawab.

7. Keberanian

Harus berani menanggung resiko dan tidak menyerah pada perasaan.

8. Kemampuan memukau

Kualitas melalui gaya pidato, pemunculan yang tepat.

9. Kepandaian

Disusun Oleh: DR. SUHARNO, M.Si