Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan

Kata “kewarganegaraan” dalam bahasa Latin disebut civicus, selanjutnya kata

civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi civic, yang artinya mengenai warga

negara atau kewarganegaraan. Dari kata civic lahir kata ”Civics”, yaitu Ilmu

Kewarganegaraan, dan ”Civic Education”, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan

(Supriatnoko, 2008: 9). Supriatnoko. (2008). Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit

Penaku. Jakarta.

Civics atau Ilmu Kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman

kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde. Pelajaran ini pada hakikatnya untuk

kepentingan penguasa kolonial, yang pada saat itu diberikan di sekolah guru, sedangkan

kebanyakan sekolah lanjutan mendapat pelajaran Staats Inrichting (Tata Negara).

Terdapat dua buku pelajaran Civic yang digunakan, yaitu: (1) Indische

Burgerschapkunde, disusun oleh P. Tromps dan diterbitkan oleh penerbit J.B. Wolters

Maatsschappij N.V. Groningen, Den Haag, Batavia, tahun 1934. Buku ini membicarakan

masalah masyarakat pribumi, pengaruh Barat, bidang sosial, ekonomi, hukum,

ketatanegaraan, dan kebudayaan; Hindia Belanda dan rumah tangga dunia; masalah

pertanian; perburuhan; kaum menengah dalam industri dan perdagangan; kewanitaan;

ketatanegaraan Hindia Belanda, perubahan ataupun pertumbuhannya dengan

terbentuknya Dewan Perwakilan rakyat (Volsraad); hukum dan pelaksanaannya; masalah

pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara dan angkatan laut. (2) Rech en Plicht

(Indische Burgerschapkunde voor iedereen), disusun oleh J.B Vortman dan diterbitkan

oleh G.C.T. van Dorp & Co N.V. (Derde, Herziene en vermeerderdruk) Semarang-

Surabaya-Bandung, tahun 1940. Buku ini membicarakan badan pribadi, meliputi

masyarakat tempat kita hidup dari lahir sampai kedewasaannya, pernikahan dan keluarga,

serta setelah badan pribadi itu tiada; masalah bezit dari objek hukum yang membahas

tentang eigendom Eropa dan hak-hak atas tanah, hak-hak agraria atas tanah, masalah

kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam pemerintahan Hindia

Belanda yang membahas sejarah pemerintahan Hindia Belanda, perundang-undangan,

sejarah alat pembayaran dan kesejahteraan. (Supriatnoko, 2008: 10).

Pada tahun 1950, dalam suasana Indonesia merdeka, kedua buku teks tersebut di

atas menjadi buku pegangan guru Civics di sekolah menengah atas, tetapi dalam mata

pelajaran yang termuat pada sekolah menengah atas tahun 1950 itu dikatakan bahwa:

Kewarganegaraan yang diberikan di samping tata negara adalah tugas dan kewajiban

warga negara terhadap pemerintah, masyarakat, keluarga, dan diri sendiri, misalnya halhal

yang berkaitan dengan: (1) Akhlak, pendidikan, pengajaran, dan ilmu pengetahuan.

(2) Kehidupan rakyat, kesehatan, imigrasi, perusahaan, perburuhan, agraria, kemakmuran

rakyat, kewanitaan, dan lain-lain. (3) Keadaan dalam dan luar negeri, pertahanan rakyat,

perwakilan, pemerintah dan soal-soal internasional. Pelajaran tersebut tidak diberikan

secara ilmu pengetahuan melainkan sebagai dasar yang berjiwa nasional serta

kewarganegaraan yang baik (good citizenship).

Pada tahun 1955 terbit buku tentang kewarganegaraan berbahasa Indonesia

dengan judul ”Inti Pengetahuan Warga Negara”, disusun oleh J.T.C. Simorangkir, Gusti

Mayur, dan Sumintarjo. Dalam kata pendahuluan dinyatakan bahwa tujuan pelajaran

tersebut adalah untuk membangkitkan dan memelihara keinsyafan dan kesadaran bahwa

warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan

negara (good citizenship). Materi buku meliputi Indonesia tanah airku, Indonesia Raya,

bendera dan lambang negara, warga negara beserta hak dan kewajibannya,

ketatanegaraan, keuangan negara, pajak, dan perekonomian, termasuk koperasi.

Pada tahun 1961 mata pelajaran civic digunakan untuk memberi pengertian

tentang Pidato Kenegaraan Presiden ditambah dengan Pancasila, sejarah pergerakan, dan

hak serta kewajiban warga negara. Buku pegangan resmi adalah Manusia dan Masyarakat

Baru Indonesia, disusun oleh Supardo, M. Hutauruk, Suroyo Warsid, Sumarjo, Chalid

Rasyidi, Sukarno, dan J.T.C. Simorangkir.

Di tahun 1961 itu juga istilah ”Kewarganegaraan” diganti dengan istilah

”Kewargaan Negara” atas prakarsa Dr. Sahardjo S.H. Alasan penggantian itu guna

menyesuaikan dengan Pasal 26 Ayat 2 UUD 1945 dan menekankan pada warga, yang

mengandung pengertian atas hak dan kewajiban terhadap negara. ”Warga” berarti

anggota, jadi warga negara berarti anggota suatu negara, sehingga dengan demikian ada

perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan orang asing. Istilah ”Kewargaan

Negara” baru digunakan secara resmi pada tahun 1967 dengan Istruksi Direktur Jenderal

Pendidikan Dasar Nomor 31 Tahun 1967 tertanggal 28 Juni 1967.

Pada tahun 1966 buku karangan Supardo, dkk. dilarang digunakan sebagai buku

pegangan di sekolah-sekolah. Untuk mengatasi kekosongan materi Civics, Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan muatan Civics meliputi: Pancasila, UUD

1945, Ketetapan-Ketetapan MPR, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Orde Baru, Sejarah

Indonesia, dan Ilmu Bumi Indonesia.

Pada tahun 1972 diselenggarakan Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan

Civics (Civic Education) di Tawangmangu, Surakarta, dengan hasil yang memberi

ketegasan terhadap istilah Civics sebagai berikut: (1) Istilah Civics diganti dengan istilah

Ilmu Kewargaan Negara, yaitu suatu disiplin yang objek studinya mengenai peranan para

warga negara dalam bidang spiritual, sosial ekonomi, politik, yuridis, kultural sesuai dan

sejauh yang diatur dalam pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945. (2) Civic Education

diganti dengan istilah ”Pendidikan Kewargaan Negara”, yaitu suatu program pendidikan

yang tujuan utamanya membina warga negara menjadi lebih baik menurut syarat-syarat,

kriteria dan ukuran ketentuan-ketentan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945. Bahannya

diambil dari Ilmu Kewargaan Negara termasuk Kewiraan Nasional, Filsafat Pancasila,

Moral Pancasila, dan Filsafat Pendidikan Nasional, serta menuju kedudukan para warga

negara yang diharapkan di masa depan (Kansil dan Kansil, 2005). Kansil, C.S.T. dan

Christine S.T. Kansil. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta:

Penerbit Pradnya Paramita.

Pada tahun 1975, guna menindaklanjuti hasil seminar tersebut di atas, disusun

buku Pokok-pokok Kewiraan dan diterbitkan pertama kali sebagai buku Kewiraan untuk

Mahasiswa pada tahun 1979 yang digunakan sebagai bahan perkuliahan Pendidikan

Kewiraan di perguruan tinggi. Pada tahun 1987 buku tersebut mengalami perubahan dan

perbaikan. Pada thun 1981 ditetapkan Pedoman Kurikulum Inti bagi Perguruan Tinggi

sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0212/U/1981, dan

disusul dengan Penetapan Kurikulum Inti Mata Kuliah Dasar Umum oleh Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi (Kep No. 25/Dikti/Kep/1985). Surat Keputusan Bersama

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan pada

tanggal 1 Februari 1985 dengan Nomor 061/U/1985 dan Nomor Kep/002/II/1985

menggariskan pola Pembinaan Pendidikan Kewiraan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan, pasal 39 Ayat 2 menyebutkan

bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (1)

Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Pancasila, dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan,

mencakup pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga

negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Di dalam

operasionalnya ketiga mata kuliah wajib tersebut dihimpun ke dalam kelompok Mata

Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebagai bagian dari kurikulum inti yang

berlaku secara nasional.

PPBN bertujuan meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara, meningkatkan keyakinan terhadap Pancasila sebagai falsafah bangsa dan

ideologi negara, meningkatkan kesadaran untuk rela berkorban demi bangsa dan negara

Indonesia, serta memberikan kemampuan awal bela negara. Yang dimaksud bela negara

adalah tekad, sikap semangat, dan tindakan seluruh warga negara secara teratur,

menyeluruh, terpadu dan berlanjut dengan dilandasi oleh tujuan dari PPBN itu sendiri.

Pelaksanaan PPBN melalui dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal

diberikan kepada peserta didik di tingkat Sekolah Dasar sampai dengan menengah dan

dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, yang dilaksanakan antara lain melalui

kepramukaan dan diintegrasikan dalam mata pelajaran di sekolah sesuai dengan

tingkatannya. Pada tahap lanjutan, diberikan kepada peserta didik tingkat perguruan

tinggi dalam bentuk ”Pendidikan Kewiraan” (Lemhannas RI, 1996).

Pendidikan Kewiraan sebagai pendidikan yang membekali mahasiswa berupa

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diandalkan menjadi seorang warga

negara yang membela bangsa dan NKRI. Pendidikan Kewiraan saat itu bersifat

intrakurikuler dan wajib, menitikberatkan kepada kemampuan penalaran ilmiah dalam

rangka ketahanan nasional. Kata kewiraan berasal dari kata dasar ”wira” yang berarti

satria, patriot, pahlawan. Setelah mendapatkan awalan ke dan akhiran an, kata dasar

tersebut menjadi kata benda yang berarti kesadaran, kecintaan, dan keberanian membela

bangsa dan negara serta tanah air Indonesia.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/U/1994, yang mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, menetapkan status Pendidikan Agama,

Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan

tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Garisgaris

Besar Program Pengajaran (GBPP) Pendidikan Kewiraan ditetapkan dalam

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Nomor 32/DJ/Kep/1983 dan

disempurnakan kembali dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor

151/Dikti/2000. Selanjutnya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidkan Tinggi

Nomor: 267/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Pendidikan Kewiraan diintegrasikan dan menjadi bagian dari Pendidikan

Kewarganegaraan.

Berdasaarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor

38/Dikti/Kep/2002 dibentuk kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

di perguruan tinggi. Pembentukan MPK, didasarkan atas pertimbangan :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil

Belajar Mahasiswa telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan

Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok MPK yang

wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program

studi.

2. Bahwa sebagai pelaksanaan butir 1 di atas, dipandang perlu menetapkan ramburambu

pelaksanaan MPK di perguruan tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada

Pasal 37 Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat

Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Di dalam operasionalnya,

ketiga mata kuliah wajib tersebut dihimpun ke dalam kelompok MPK. Pada tahun 2006

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan Keputusan Nomor 43/Dikti/Kep/2006

tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok MPK di Perguruan Tinggi sebagai

penyempurnaan dari Keputusan Nomor 38/Dikti/Kep/2002, menetapkan Pendidikan

Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah yang

dihimpun dalam kelompok MPK.

SUMBER :

WARGANEGARA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Sunarso) Jurusan PKn dan Hukum, FISE, UNY.

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service: