Partisipasi
politik dinilai secara berbeda-beds di dalam masyarakat yang berbeda. Di mans
hal itu dianggap sebagai tujuan yang perlu dicapai. Perluasan partisipasi
politik melibatkan biaya dan konsepsi ditinjau dari segi tujuan-tujuan lain,
serta biaya-biaya dan konsepsikonsepsi itu berada di antara
masyarakat-masyarakat yang berlainan pada tingkat yang berlainan dari
modernisasi atau pembangunan secara keseluruhan. Pokok persoalan yang penting
adalah bahwa peranan partisipasi politik di dalam masyarakat merupakan satu
fungsi dari prioritas-prioritas yang diberikan keapda variabel dan
tujuan-tujuan lain dan dari strategi pembangunan secara keseluruhan.
Pembangunan
yang dimaksud di sini adalah sebagai proses modernisasi atau proses pembinaan
bangsa (nation building) di segala bidang, baik ekonomi, politik, sosial,
budaya, pendidikan maupun mental. Dalam hal ini terkandung satu pengertian
bahwa pemberian prioritas pertama kepada pembangunan ekonomi seperti sekarang
ini hanyalah merupakan suatu strategi menujun ke arah itu. Sukses dalam
pembangunan ekonomi diharapkan akan melimpah ke bidang-bidang yang lain
sehingga merangsang mereka untuk berkembang pula.
Di
dalam proses pembangunan secara keseluruhan, perluasan partisipasi politik
dapat dipahami sebagai berikut: (a) satu tujuan utama kaum elit politik,
kekuatan-kekuatan sosial dan perorangan-perorangan yang terlibat di dalam
proses itu; (b) sebagai sarana kaum elit, kelompokkelompok, dan
perorangan-perorangan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang mereka nilai
tinggi; atau (c) sebagai hasil sampingan atau konsekuensi tercapainya
tujuan-tujuan lain, baik oleh masyarakat secara keseluruhan oleh kaum elit,
kelompok-kelompok, dan peroranganperorangan di dalam masyarakat (Huntington dan
Nelson, 1994:56)
Seperti
telah kami kemukakan, perluasan partisipasi politik jarang merupakan satu
tujuan utama bagi kaum elit politik di dalam masyarakat yang sedang berkembang.
Kalaupun partisipasi politik memang bertambah, maka tingkat perluasan itu
sebagian besar mencerminkan sejauh mans partisipasi itu merupakan sarana untuk
mecnapai tujuantujuan lain atau merupakan hasil sampingan sebagia akibat
tercapainya tujuan-tujuan lain itu. Pemimpin-pemimpin politik akan berusaha untuk
memperluas partisipasi politik apabila mereka menggagap perluasan itu sebagai
cars untuk memperkuat atau mempertahankan kekuasaan mereka dan untuk membina
usaha-usaha mencapai tujuan-tujuan lain yang mereka anggap perlu dicapai,
seperti kemerdekaan nasional atau pemerataan sosio-ekonomi. Akan tetapi mereka
yang memiliki kekuasaan politik, akan lebih cenderung untuk memperkuat
kekuasaan mereka sendiri dan memajukan kestabilan politik dengan jalan
membatasi partisipasi politik daripada memperluasnya. Sebaliknya, usaha
mengejar tujuan-tujuan seperti pembangunan ekonomi, pemerataan sosio-ekonomi,
dan malahan kestabilan politik dapat menimbulkan kondisi-kondisi yang memudah
kan perluasan partisipasi politik. Demikian pula, cara-cara yang dipilih oleh
kaum elit politik dan pemerintahan untuk melaksanakan program-program
pemerintah mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi tingkat dan sifat
partisipasi politik.
Pembangunan
mampu memberikan dorongan terhadap peningkatan partisipasi politik. Pada
tingkat yang lugs, memang terlihat adanya korelasi antar kedua faktor dimaksud.
Huntington dan Nelson (1994:60-61) menguraikan secara singkat bagaimana
hubungan itu terjadi.
Pertama,
di dalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi
dengan status sosio-ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi,
berpenghasilan lebih besar dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi
biasanya lebih partisipatif daripada mereka yang miskin, tak berpendidikan dan
memiliki pekerjaan berstatus rendah. Pembangunan ekonomi memperluas proporsi
peranan berstatus lebih tinggi di daiam masyarakat; meningkatnya akdar melek
huruf, berpendidikan, makmur, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kelas menengah.
Oleh sebab itu, bagian masyarakat yang partisipan di bidang politik menjadi
lebih banyak.
Kedua,
pembangunan ekonomi dan sosial melibatkan ketegangan dan tekanan antar kelompok
sosial; kelompok-kelompok yang barn bermunculan; kelompok-kelompok yang sudah
mapan mulai terancam, dan kelompok-kelompok yang lebih rendah menggunakan
kesempatan untuk memperbaiki
nasib
mereka. Sebagai akibatnya, meningkatlah konflik antar kelas sosial, daerah,
sedang kelompok-kelompok komunal dan konflik sosial meningkat secara tajam, dan
dalam beberapa kasus, boleh dikatkaan menciptakan kesadaran kelompok, yang
belakangan melahirkan tindakan kolektif oleh satu kelompok untuk mengembangkan
dan melindungi tuntutan-tuntutannya terhadap berbagai kelompok lain. Pendek
kata, kelompok itu harus memasuki politik.
Ketiga,
perekonomian yang semakin kompleks menyebabkan bertambah banyaknya organisasi
dan perkumpulan dan meningkatnya jumlah orang yang terlibat dalam
kelompok-kelompok itu. Organisasiorganisasi perusahaan, perkumpulan-perkumpulan
petani, serikat buruh, organisasi komunitas, demikian pula organisasi-organisasi
kebudayaan, rekreasi, dan malahan keagamaan, merupakan ciri-ciri yang lebih
menonjol bagi masyarakat-masyarakat yang lebih maju. Di Indonesia, misalnya,
pembangunan ekonomi telah diikuti oleh peningkatan jumlah
perkumpulan-perkumpulan, sedang rasio penduduk jauh lebih tinggi di
propinsi-propinsi yang lebih berkembang. Kedua kesimpulan itu memberikan
petunjuk tentnag adanya suaut korelasi positif antara pembangunan sosio-ekonomi
dan intensitas di bidang perkumpulan. Keterlibatan dalam organisasi pada
umumnya jugs dihubungkan dengan partisipasi politik.
Keempat,
pembangunan ekonomi, untuk sebagian, memerlukan dan untuk sebagian lagi
menghasilkan perluasan penting dari fungsifungsi pemerintah. Sementara lingkup
kegiatan pemerintah dengan jelas dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ideologi
politik yang dominan dalam masyarakat, is semakin dipengaruhi oleh tingkat
pembangunan ekonomi di dalam masyarakat itu. Masyarakat-masyarakat industri
maju dan yang mempunyai pemerintahan yang menganut paham ekonomi liberal
seringkali mempunyai perekonomian yang lebih tingkat sosialisasinya
dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat agraris yang diperintah orang-orang
sosialis yang sudah mapan. Yang disebut pertama hanya memerlukan lebih banyak
promosi, pengaturan dan retribusi oleh pemerintah. Akan tetapi, semakin
tindakan-tindakan pemerintah mempengaruhi kelompok-kelompok di dalam
masyarakat, semakin kelompok-kelompok akan melihat relevansi pemerintah bagi
tujuan-tujuan mereka sendiri, dan semakin giatlah mereka mempengaruhi
pengambilan keputusan pemerintah.
Kelima.
modernisasi sosio-ekonomi biasanya berlangsung dalam bentuk pembangunan
nasional. Negara merupakan wahana bagi modernisasi sosio ekonomi. Oleh sebab
itu, maka bagi perorangan, hubungannya dengan negara menjadi sangat penting,
dan identitasnya sebagai bagian dari negara cenderung mengabaikan loyalitas
lainnya. Secara teoritis, loyalitas itu dinyatakan dalam konsep
kewarganegaraan, yang mengabaikan perbedaan kelas sosial dan kelompok komunal,
dan memberikan landasan bagi partisipasi politik secara masal. Semua warga
negara berkeduudkan sama di hadapan negara; semuanya mempunyai tanggungjawab
yang sama pada tingkat minimal tertentu sebagai pars pelaku dalam negara.
Dengan demikian, maka modernisasi sosio –ekonomi mengandung arti adanya suatu
kebudayaan dan pandangan politik yang cukup mengesankan, dan oleh sebab itu
memudahkan partisipasi politik.
Kelompok-kelompok
dan peroangan-perorangan di dalam satu masyarakat yang sedang berkembang juga
tidak mungkin menilai partisipasi politik sebagai tujuan pada dirinya sendiri,
dan akan lebih cenderung untuk lebih dulu menggunakan cars-cars lain yang
mungkin untuk memperbaiki status sosial dan kesejahteraan materi mereka. Akan
tetapi, tercapainya tujuan-tujuan lain itu mungkin sekali mengakibatkan
meningkatanya partisipasi politik dengan demikian, maka pada umumnya
partisipasi politiknya tidak akan dikejar sebagai satu tujuan pada dirinya
sendiri, kadang-kadang yang mungkin dikejar atas landasan instrumental, sebagai
sarana untuk mencapai tujuan lain-, dan ebsar sekali kemungkinannya is akan
muncul sebagai hasil sampingan sebagai akibat tercapainya sesuatu tujuan lain.
Disusun Oleh: DR.
SUHARNO, M.Si
0 komentar:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.