PENGARUH MAROKO DI AFRIKA

PENGARUH MAROKO DI AFRIKA[1]

ABSTRAK

Dilihat dari konteks Hukum Internasional, sengketa dapat diartikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara 2 bangsa yang berbeda. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya.

Sengketa merupakan awal dari konflik antar negara, salah satu konflik berkepanjangan yang tak kunjung usai adalah konflik antara Maroko dan Sahara barat. Konflik Sahara Barat yang terjadi antara Maroko dan Gerakan Kemerdekaan Front Polisario menjadi persoalan yang menyita perhatian dunia, karena konflik sengketa tersebut melibatkan banyak peran negara lainnya seperti Aljazair yang mendukung Front Polisario memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat, serta Amerika Serikat (AS) maupun Prancis yang lebih pro terhadap Maroko. Konflik ini semakin meruncing, karena melibatkan negara muslim di Aljazair. Sahara Barat berada dibagian barat Laut Afrika yang berbatasan dengan Aljazair dan Maroko, disamping itu juga menghalangi kemajuan Afrika Utara. Padahal Sahara Barat juga masih diakui oleh masyarakat internasional sebagai “pemerintahan sendiri” yang tidak diduduki oleh pemerintahan dari negara lain.

 Penyebab  Konflik antara Maroko dan Sahara Barat

Sahara Barat merupakan sebuah daerah di bagian barat laut Afrika yang belum merdeka. Di sebelah timur laut, berbatasan dengan Aljazair dan selanjutnya di sebelah utara berbatasan dengan Maroko dan dengan Mauritania di sebelah timur dan selatan. Kota terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak ialah Laayoune. Apakah daerah ini merupakan bagian dari Maroko atau milik Republik Demokratik Arab Sahrawi masih dipertentangkan. Saat ini Sahara Barat diduduki oleh Maroko, namun klaim ini tidak diakui secara global. Organisasi pembebasan Polisario berjuang untukkemerdekaan daerah ini[2]

Sebelum pemerintah koloni Spanyol memasuki wilayah Sahara Barat.

Wilayah Sahara Barat merupakan wilayah dari kerajaan Maroko. Namun ketika koloni Eropa yaitu Spanyol dan Perancis berhasil memasuki wilayah Maroko mereka telah menyepakati perjanjian di Fes untuk membagi dua wilayah Maroko untuk dijajah yaitu bagian utara Maroko untuk Perancis dan bagian selatan Maroko untuk Spanyol. Hal ini menyebabkan perbedaan wilayah Maroko karena pemisahan wilayah Maroko yang dilakukan oleh koloni Spanyol dan Perancis. Sehingga pada masa itu Sahara Barat terpisah dengan Maroko.

Sahara Barat merupakan salah satu teritori yang paling jarang dihuni di dunia, bahkan beberapa data mencatat tingkat kepadatannya sebagai yang paling rendah. Menurut berbagai sumber, terdapat dua aspek utama sebagai pemicu terjadinya konflik antara Maroko dan Sahara Barat . Pertama adalah geopolitic leverage yang melekat atau bisa dikatakan sebagai takdir di kedua negara. Artinya selain letak (geostategy possition) yang strategis di tepi Lautan Atlantik, juga faktor kandungan minyak dan gas, apalagi setelah ditemukan cadangan hidrokarbon yang signifikan di Sahara Barat yang semakin menguatkan motivasi kedua belah pihak untuk tetap memperjuangkan klaim wilayah, dan aspek kedua ialah kepentingan Kerr-McGee Corp dan Total, dua korporasi minyak dan gas milik Amerika Serikat (AS) serta Perancis yang memperoleh konsesi eksplorasi hidrokarbon dari Maroko sejak tahun 2001, meskipun akhirnya Total menarik diri pada tahun 2004 karena ketidakpastian situasi.[3]

Gerakan Maroko dan Kerr-McGee merambah ke wilayah Sahara Barat telah menuai kritik bahkan ditentang banyak kalangan. Hans Correl misalnya, Sekretaris Muda PBB bidang Hukum membuat pernyataan dan surat resmi (“Legal Opinion of UN Office of Legal Affairs: on the legality of the oil-contrcts signed by Marocco”, ICJ Advisory opinion,[4] bahwa apa yang dilakukan Kerr-McGee adalah ilegal. Alasan pertama, “Kesepakatan Madrid” tidak memberikan kepada Maroko hak apapun mengenai wilayah yang menjadi sengketa, karena sama sekali tidak melibatkan rakyat Sahara Barat. Alasan kedua, Resolusi Majelis Umum PBB mengenai pengelolaan kekayaan ekonomi wilayah-wilayah yang masih berada dalam pemerintahan administrasi ditujukan untuk kesejahteraan rakyat yang bersangkutan dan membantu pemerintahan yang mandiri. Ia menambahkan, “Kesepakatan Madrid tidak mentransfer kedaulatan atas wilayah itu, juga tidak memberikan kepada salah satu penandatangan status kekuasaan administrasi, status Spanyol sebagai penjajah tidak bisa ditransfer secara sepihak”.

Akibat dari konflik  antara Maroko dan Sahara Barat

Seperti yang telah kita ketahui bahwa terjadinya suatu konflik pasti  memberikan dampak pada kedua belah pihak yang bersengketa. Pada umumnya suatu konflik memberikan dampak positif maupun negative, namun kebanyakan dampak yang seringkali muncul merupakan dampak negative. Tidak terkecuali pada konflik antara Maroko dengan Sahara Barat. Dampak dari adanya konflik tersebut baik pihak Sahara Barat maupun Maroko belum mempunyai resolusi politik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, banyak masyarakat Sahrawi yang menjadi korban perang Polisario dan Maroko.[5]

Sehingga untuk penyelasaian sementara dilakukan genjatan senjata oleh kedua belah pihak. Dilihat dari sudut pandangan Maroko terhadap Polosario yang dibentuk untuk menghadapi koloni, dan ketika merdeka akan membawa kembali Sahara Barat ke Maroko, namun terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Polisario yang mendapat dukungan langsung dengan Aljazair tetap menginginkan Wilayah Sahara menjadi Suatu negara yang merdeka, sedangkan Maroko ingin mengambil kembali wilayahnya yang dulu terpisah akibat jajahan koloni.

Usaha-usaha Penyelesaian Konflik antara Maroko dan Sahara Barat

                                             

Beberapa solusi ditawarkan untuk menyelesaikan konflik panjang tersebut, namun selalu gagal. Tetapi segala usaha membuat damai dua negara yang bersengketa di ujung Afrika Utara terus dilakukan. Yang unik adalah ketika upaya penyelesaian meniru mekanisme proses damai seperti konflik Aceh dahulu. Dengan demikian, langkah-langkah yang telah, sedang dan akan ditempuh dalam rangka kontribusi penyelesaian konflik baik melalui forum seminar, diplomasi bahkan sampai angkat senjata dan lain-lain, atau melibatkan berbagai lembaga internasional seperti PBB sebagai mediator.

Langkah awal yang ditempuh adalah inisiatif Otonomi Khusus bagi Sahara Barat yang diajukan Kerajaan Maroko sebagai tanggapan atas seruan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 1570 tanggal 28 Oktober 2004. Tidak hanya itu, Menlu Perancis juga mendukung rencana Maroko untuk memberikan wilayah sengketa Sahara Barat sebuah otonomi termasuk usulan yang realistis untuk wilayah itu. Selain itu, Menlu AS pun mendukung. Ia memberi gambaran rencana otonomi sebagai “serius, kredibel dan realistis”. Oleh karena itu, tanggal 22 Maret 2012 digelar Seminar Internasional tentang “Governance in Autonomy Statutes: Institutions and Mechanism” (Pemerintahan dengan Status Otonomi: Kelembagaan dan Mekanismenya). Seminar di Palais des Nations (Gedung PBB) Jenewa, Swiss, itu menghadirkan ahli-ahli otonomi daerah dari negara-negara yang memiliki Otonomi Khusus, yaitu Indonesia, Puerto Rico-USA, Denmark, Barcelona-Spanyol, dan New Caledonia, dipandu oleh Profesor Bertrand Mathieu dari University of Paris, Prancis.[6]

Salah satu topik yang dibahas dalam seminar yang dilaksanakan Permanent Mission of the Kingdom of Morocco to United Nations Office dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa ini adalah “Helsinki MoU and The Law on The Governing of Aceh, Comparative Analysis with The Sahara Autonomy Initiative”. Sepertinya solusi Otonomi Khusus atas Sahara hanya ingin memberikan kesan kepada dunia bahwa seolah-olah ia bagian dari Maroko. Dengan demokrasi sejati  dapat memecahkan sengketa yang sedang  terjadi sampai saat ini. Otonomi khusus yang ditawarkan Maroko adalah buah dari suasana demokrasi Maroko.

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. keadaan Sahara Barat mirip dengan pengakuan status pihak yang bersengketa dalam perang. Karena pengakuan gerakan pembebasan demikian merupakan penjelmaan dari suatu konsepsi baru yang terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga yang didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa (peoples) dianggap mempunyai beberapa Hak Asasi seperti :

(1) Hak menentukan nasib sendiri;

(2) hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, sosial sendiri dan

(3) hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.

Maroko yg bersejarah dan sangat indah di Afrika Utara.

Sebelum menyusuri peradaban Islam di Eropa, untuk efisiensi biaya, kami sengaja singgah terlebih dahulu di Maroko. Juga karena ingin nerasakan berlebaran di bumi Allah di Afrika, tepatnya di kota paling ujung utara Afrika, yaitu kota Tangier.Suasana Lebaran yang sangat berbeda dan khusus. Orang Marocco berwajah Arab, mungkin karena pernikahan, banyak yang terlihat berwajah agak Eropa. Para wanita tetap berkostum jubah panjang dan jilbab segitiga. Namun warnanya terang dan modis. Seperti wanita Arab profesional yang banyak kita temui di Eropa.

Nama resmi Kerajaan Maroko dalam bahasa Arab adalah al-Mamlaka al-Maghribiyya yang bila diterjemahkan menjadi Kerajaan Barat. Kata al-Maghrib atau Barat pun seringkali digunakan untuk merujuk negara ini. Wilayah yang kini dikenal dengan Maroko telah dihuni sejak zaman Neolitikum, setidaknya sekitar 8.000 sebelum Masehi. Di masa itu, kawasan ini tidak setandus yang kita kenal sekarang. Di zaman klasik, Maroko juga dikenal sebagai Mauritania (yang namanya mirip dengan nama negara di Laut India). Afrika Utara dan Maroko di masa lalu perlahan tapi pasti semakin terintegrasi dengan kawasan perdagangan Mediterania yang dikendalikan pedagang dan pemukim Phoenician di awal masa Klasik. Pemukiman utama Phoenician di masa itu terletak di Chellah, Lixus dan Mogador.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa penyebab terjadinya konflik antara Maroko dan Sahara Barat adalah karena adanya keinginan Maroko untuk menguasai sebagian wilayah Sahara barat yaitu Saguia El Hamra hal ini terjadi pada saat Spanyol memberikan kemerdekaan kepada Sahara Barat melalui Kesepakatan Madrid 1975. Pada saat itu, Maroko langsung mengambil alih Saguia El Hamra sedangkan Mauritania mengambil alih Rio De Oro. Pada saat yang sama gerakan pembebasan Polisario yang di dukung oleh Aljazair juga memproklamasikan Republik Demokratik Arab Sahrawi sehingga menimbulkan pemberontakan yang dilakukan oleh Front Polisario yang merupakan sebuah gerakan pembebasan terhadap penjajahan Maroko. Pemberontakan ini dilakukan untuk mewakili bentuk protes Republik Arab Sahrawi.

Jika kita analisis lebih jauh, konflik ini bukan hanya merupakan kepentingan total Maroko saja namun dibalik itu terdapat juga kepentingan kuat AS dan Perancis di Maroko. Dikarenakan kedua negara tersebut memiliki korporasi minyak dan gas yang ada di Maroko. Meskipun pada akhirnya korporasi minyak dan gas milik Perancis memilih untuk menarik diri karena ketidakpastian situasi. Alasan lain AS mendukung penuh tindakan Maroko adalah karena untuk menghadapi islam radikal dan pengaruh komunis. Sedangkan alasan lain Perancis mendukung penuh Maroko adalah karena korporasi  minyak dan gas milik Perancis mendapatkan konsesi hidrokarbon dari Maroko.   Oleh karena itu, AS maupun Perancis memberikan dukungan militer kepada Maroko.Dampak dari adanya konflik tersebut baik pihak Sahara Barat maupun Maroko belum mempunyai resolusi politik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, banyak masyarakat Sahrawi yang menjadi korban perang Polisario dan Maroko.

DAFTAR RUJUKAN

Darsiti. 2012. Sejarah Afrika. Yogyakarta: Ombak.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sahara_Barat /2012/12/15/,  diakses  15 Oktober  2017, Pukul 12.10 WIB.

http://catatanmap.wordpress.com/2012/07/22/konflik-maroko-versus-sahara-barat-pola-kolonialisme-melestarikan-wilayah-tak-bertuan-di-jalur-sutra/2012/07/22, diakses  pada 10 oktober  2017, jam 11:55 WIB.

http://www.wsahara.net.legalcounsel.htm/2002/05/12 , diakses pada 12 oktober  2017,  jam 12:05 WIB.

http://www.sahabatmaroko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=454:teguh-santosa-demokratisasi-di-tindouf-jalan-keluar-selesaikan-konflik-sahara-barat&catid=37:news/2012/03/08, diakses  pada 13 oktober  2017, jam 11:51 WIB.

---

[1] Feri Candra setiawan, M.Pd. Dosen IKIP Budi Utomo Malang. Sejarah Afrika.

[2] Dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Sahara_Barat /2012/12/15/,  diakses  15 Oktober  2017, Pukul 12.10 WIB.

[3] Dikutip dari http://catatanmap.wordpress.com/2012/07/22/konflik-maroko-versus-sahara-barat-pola-kolonialisme-melestarikan-wilayah-tak-bertuan-di-jalur-sutra/2012/07/22, diakses  pada 10 oktober  2017, jam 11:55 WIB.

[4]http://www.wsahara.net.legalcounsel.htm/2002/05/12 , diakses pada 12 oktober  2017,  jam 12:05 WIB.

[5] Darsiti. 2012. Sejarah Afrika. Yogyakarta: Ombak. Hal 120.

[6]Dikutip dari http://www.sahabatmaroko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=454:teguh-santosa-demokratisasi-di-tindouf-jalan-keluar-selesaikan-konflik-sahara-barat&catid=37:news/2012/03/08, diakses  pada 13 oktober  2017, jam 11:51 WIB.


SOAL :
1. Analisislah latar belakang terjadinya konflik Maroko dengan Sahara Barat ?
2. Ungkapkan  pendapat kalian mengenai usaha usaha penyelesaian konflik yang terjadi di maroko ?

Jawab :
Nama, NIM, Kelas.....................................

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service: